BINTUNI, kadatebintuni.com ~ Sidang paripurna pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Teluk Bintuni, tahun 2019 berlangsung di gedung DPRD pada Selasa (27/11/2018).
Sidang dimulai pukul 12.15 WIT yang dibuka oleh Ketua DPRD Simon Dewansiba,SE. Selanjutnya, Bupati Ir. Petrus Kasihiw, MT menyampaikan pidato pengantar nota keuangan dengan rincian APBD Tahun 2019, sebagai berikut.
Proyeksi pendapatan daerah kabupaten Teluk Bintuni, tahun 2019 Rp. 2.132.835.215.965 (2 Triliun, 132 Milyar, 835 Juta, 215 Ribu, 965 Rupiah), jika dibandingkan dengan APBD tahun 2018, maka, Proyeksi Pendapatan mengalami kenaikan sebesar 34,58 %.
Pendapatan tersebut terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.55.000.0000.000 (55 Milyar Rupiah), dan Dana Perimbangan Rp.1.493.076.085.000 (1 Triliun, 493 Milyar, 76 Juta, 85 Ribu Rupiah) Yang terdiri dari : DBH pajak dan bukan pajak Rp.781.990.949.000 (781 Milyar, 990 Juta , 949 Ribu Rupiah), Dana Alokasi Umum sebesar, Rp.561.435.385.000 (561 Milyar, 435 Juta, 385 Ribu Rupiah, Dana Alokasi Khusus sebesar, Rp. 149.649.751.000 (149 Milyar, 649 Juta, 751 Ribu Rupiah), Dan Pendapatan lain lain, sebesar Rp. 584.795.130.965 (584 Milyar, 759 Juta, 130 Ribu, 965 Rupiah) yang terdiri dari :
Pendapatan Hibah sebesar Rp.75.000.000.000 (75 Milyar Rupiah), Dana bagi hasil pajak dari provinsi Rp.3.000.000.000 (3 Milyar Rupiah), Dana penyesuaian Otonomi khusus (Otsus), sebesar Rp. 375.129.080.965 (375 Milyar, 129 Juta,80 Ribu, 965 Rupiah), dan Lain lain Rp.131.630.050.000 (131 Milyar, 630 Juta, 50 Ribu Rupiah).
Sedangkan, Proyeksi Pembelanjaan Daerah Tahun 2019, sebesar Rp. 2.126.035.215.965 (2 Triliun, 126 Milyar, 35 Juta, 215 Ribu, 965 Rupiah), atau bila dibandingkan dengan tahun 2018, turun 1,75%.
Pembelanjaan tersebut, terdiri dari : Belanja tdak langsung Rp.703.161.715.632.91 (703 Milyar, 161 Juta, 715 Ribu, 632 poin 91 Rupiah), dan Belanja langsung Rp 1.422.873.500.332.09 (1 Triliun, 422 Milyar, 873 Juta, 500 Ribu 332 poin 09 Rupiah)
Sedangkan, Surplus defisit, sebesar Rp. 6.800.000.000 (6 Milyard , 800 Juta Rupiah) yang akan di gunakan pada pos pengeluaran pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah, terdiri dari, Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Yang akan menghasilkan pembiayaan Netto, dimana bersumber dari, sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2018, dengan rincian : Penerimaan Rp.130.000.000.000 (130 Milyar Rupiah), dengan besaran Silpa tahun 2018, pencairan dana cadangan, penerimaan dana bergulir sebesar Rp. 0.
Sedangkan, Pengeluaran pembiayaan, sebesar Rp.136.800.000.000 (136 Milyar, 800 Juta Rupiah ), dengan rincian, Pengeluaran penyertaan modal investasi Rp. 30.000.0000.000 (30 Milyar Rupiah), dan Pembayaran pokok pinjaman dan bunga Rp106.800.000.000 (106 Milyar, 800 Juta Rupiah).
Sehingga, kalkulasi pembiayaan Netto, dimana selisih penerimaan setelah dikurangi pengeluaran, di perkirakan Minus sebesar Rp. 6.800.000.000 (6 Milyard , 800 Juta Rupiah).
Bupati Petrus Kasihiw mengatakan dari kontribusi APBD tahun 2019, maka Pemerintah, akan mengalokasikan anggaran pro rakyat. “Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni secara konsisten mengalokasikan anggaran pro rakyat, sebagai belanja simulan, bagi penciptaan lapangan kerja, pada program padat karya yang tersebar di 28 Distrik induk, dan 4 Distrik pemekaran, dengan alokasi anggaran sebesar 28 Milyar,
Demikian halnya juga untuk penguatan pengusaha lokal, melalui program bantuan hibah modal usaha sebesar 5 Milyar, dan alokasi anggaran untuk paket paket infrakstruktur bagi masyarakat lokal sebanyak 400 paket, dengan alokasi anggaran sebesar 50 Milyar, Kita juga, tetap mengalokasikan anggaran bagi bantuan sosial keagamaan dan Pembangunan perumahan rakyat,” ungkap Petrus Kasihiw.
Dirinya juga memastikan, bahwa akan mampu menggerakan ekonomi masyarakat kampung, mendorong terciptanya lapangan kerja, dan akan memberi efek terhadap penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan pengangguran,
“Melalui program padat karya tahun anggaran 2019, pemerintah daerah meyakini dapat menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak 2.800 yang tersebar di 28 Distrik. Para pekerja akan tergabung dalam kelompok kelompok masyarakat, dan akan mengerjakan program Pembangunan sederhana di kampung kampung, serta pemerintah daerah juga memastikan 500 bantuan hibah modal usaha.
Alokasi anggaran untuk program program pro rakyat ditambah dengan alokasi dana desa dan dana pemberdayaan kampung serta alokasi untuk bantuan modal usaha ditambah dengan alokasi untuk masyarakat lokal maka, proyeksi sekitar kurang lebih 357 milyar akan berputar di tengah tengah masyarakat kampung dan masyarakat lokal.Sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat lokal untuk tidak berkembang,” tegasnya.
Meskipun, cuaca yang kurang bersahabat, dan sempat terjadi insiden listrik yang padam, namun rapat berjalan baik dan lancar. Penyerahan Nota keuangan sendiri diserahkan, oleh Bupati yang diterima oleh ketua DPRD. [Baim]
