BINTUNI, kadatebintuni.com ~ Wakil Ketua II DPR Provinsi Papua Barat, Roberth Manibuy, SH, MM, Sabtu (5/1), angkat bicara soal status Bintuni sebagai daerah urutan ke-2 tertinggi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 sesuai rilis Bawaslu RI september silam.
Ia lantas mempertanyakan indikator apa sebenarnya yang menjadi acuan Bawaslu menyatakan bahwa Teluk Bintuni memiliki indeks kerawanan pemilu tertinggi ke-2 diseluruh Indonesia.
“Sebenarnya saya secara pribadi mempertanyakan hal itu, tapi paling tidak Bawaslu memiliki pertimbangan yang rasional dalam menentukan IKP 2019. Bisa jadi Bawaslu berkaca pada pemilu-pemilu sebelumnya,” ujar Roberth yang juga menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Teluk Bintuni di Sekretariat PDI-P, Komp Terpadu, Bintuni.
Jelas Roberth, arti kata rawan juga sebenarnya bukan memaksudkan adanya konflik besar yang terjadi hingga menciderai pemilu itu sendiri.
“Rawan kan bukan berarti kacau atau demo dan lain sebagainya, rawan ini kan artinya banyak. Kembali kepada diri kita masing-masing bagaimana sukseskan pemilu,” tuturnya didampingi Sekretaris DPC PDI P Teluk Bintuni, Fajar Kukuh.
Terutama, kata Roberth, Ketua-ketua partai politik (Parpol) yang ada di Teluk Bintuni memegang peranan penting dalam mensukseskan Pemilu Legislatif 2019 di Teluk Bintuni.
“Tapi yang terutama ketua-ketua partai memegang peranan penting untuk menyampaikan kepada simpatisannya agar bersama-sama menjaga nilai demokrasi pemilu,” sebut Roberth.
“Bila perlu KPU turun tangan kumpul semua ketua parpol di sisa waktu ini dan membuat komitmen pemilu damai. Terlepas dari agenda deklarasi damai dan pertemuan lintas sektoral yang telah dilaksanakan,” kata dia.
Sementara itu berdasarkan rilis Bawaslu seperti dikutip Antara.com, Kabupaten Lombok Timur dan Teluk Bintuni memiliki indeks kerawanan pemilu tertinggi seluruh kab/kota dengan skor masing-masing 70,02 dan 66,47, sementara rata-rata kerawanan nasional dari 514 daerah adalah 49,00.
“Temuan lapangan IKP 2019 skor kerawanan Kabupaten Lombok Timur 70,02 dan skor Kabupaten Teluk Bintuni 66,47. Sisanya, 512 kabupaten/kota lain berkategori rawan sedang,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan dalam peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 di Jakarta.
Abhan mengatakan tidak terdapat satu pun kabupaten/kota yang berkategori rawan rendah. Seluruh kabupaten/kota memiliki skor IKP kategori rawan sedang.
Skor IKP terdiri atas skor dimensi konteks sosial politik, skor dimensi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, skor dimensi kontestasi dan skor dimensi partisipasi. [***/Mnd]
