Oleh : Akmal Maulana AR *)
Sebagai salah satu rumah sakit terbaik di Papua Barat, Kabupaten Teluk Bintuni yang terletak di pedalaman berhasil menyandang banyak penghargaan, salah satunya ialah RS dengan status akreditasi paripurna.
Sebagai salah satu rumah sakit terbaik dengan fasilitas pelayanan kelas C, RSU Bintuni juga memiliki banyak inovasi di bidang kesehatan, salah satunya dengan mengoperasikan rumah sakit terapung untuk menjangkau masyarakat atau pasien yang tinggal di pesisir dengan akses yang sangat terbatas. Melihat pencapaian yang luar biasa tersebut, tentunya menaruh harapan yang besar bagi masyarakat di Papua Barat, khususnya masyarakat Bintuni untuk mendapat pelayanan kesehatan yang memadai.
Namun, di tengah masa pandemik seperti ini akankah RSU Bintuni dapat menghadapi penyebaran COVID-19 yang terbilang sangat cepat penyebarannya bahkan kini telah menyebar di Papua Barat termasuk Teluk Bintuni.
Per Tanggal 18 Mei 2020 sebanyak 105 kasus positif dan 478 kasus negatif, dimana terdapat 22 pasien positif PCR, 111 Positif Rapid Test di Kabupaten Teluk Bintuni.
Dengan predikat serta akreditasi yang dimiliki apakah Kabupaten Teluk Bintuni siap dalam menghadapi pandemik ini? akankah pemerintah daerah pasrah atau melawan.
Tenaga medis Kabupaten Teluk Bintuni yang hanya berjumlah 20 orang Dokter, 1 Psikologis Klinis, 24 Perawat, 10 Kebidanan, 3 Kefarmasian, 1 Kesehatan Lingkungan, 2 Gizi, dan 5 Teknik Biomedika tentu saja memperlihatkan kekurangan SDMK (Sumber Daya Manusia Kesehatan), terlebih lagi di tengah pandemik seperti ini, tentu saja yang sangat diperlukan ialah ketersediaan tenaga dokter, khususnya dokter spesialis paru (SpP).
Dilansir dari CNN, Papua Barat menyediakan gaji sebesar 50 juta per dokter, yaitu 2 dokter spesialis paru, 1 spesialis anestesi, 1 spesialis radiologi, serta 1 spesialis patologi, yang mana dokter spesialis paru ini akan ditempatkan di Manokwari dan Sorong.
Kekurangan tenaga medis ini tentu saja akan sangat berdampak pada penanganan COVID-19, lalu bagaimana dengan dokter spesialis paru di kota lain, khususnya Bintuni. Ternyata Kabupaten Teluk Bintuni lah yang hanya memiliki dokter spesialis paru di Papua Barat.
Hal tersebut jelas menggambarkan bagaimana ketidaksiapan pemerintah dalam menangani COVID-19, jikalau dokter saja masih kekurangan dan tentu saja akan sulit untuk melakukan koordinasi jikalau pasien melonjak dan harus dirujuk di rumah sakit rujukan yang ada di Papua Barat.
Seperti yang telah kita ketahui, letak Kabupaten Teluk Bintuni berada di pedalaman, untuk transportasi saja memakan waktu 6-8 jam perjalanan dari Manokwari-Bintuni, hal itu jika jalanan bagus dan tidak dalam musim hujan.
Dapat dibayangkan bagaimana jika masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan dan justru melanggar aturan pemerintah khususnya pemerintah daerah, hal ini akan menjadi PR berat bagi pemerintah daerah. Pasalnya, lokasi geografis Papua Barat yang curam akan menyulitkan tenaga medis atau pasien rujukan dalam penanganan COVID-19.
Salah satu cara pemerintah daerah dapat menekan angka penyebaran adalah melakukan lockdown parsial, yaitu pembatasan wilayah secara sempit seperti pelarangan mudik, melarang masyarakat untuk masuk ke kabupaten dan juga pembatasan jam kerja. Jika hal ini diterapkan dengan disiplin, tentu saja akan sangat menekan angka penularan.
Lalu bagaimana dengan fasilitas medis di Kabupaten Teluk Bintuni?
Papua Barat menyediakan 3 fasilitas penanganan corona yaitu di RSUD Manokwari, RSUD Sorong dan RSUD Teluk Bintuni, sehingga secara fasilitas penanganan sudah dapat menangani pasien corona dalam jumlah tertentu. Namun penyediaan fasilitas jikalau tidak dibarengi dengan pengujian sampel hasil tes yang cepat justru akan ditakutkan semakin parah atau dalam hal ini biasa kita sebut outbreak.
Yang sangat dikhawatirkan ialah ketika kurangnya kesadaran dari masyarakat dan kurangnya tindakan yang tegas dari pemerintah dalam memutus mata rantai COVID-19 di Papua Barat khususnya di Teluk Bintuni.
Disamping itu, Papua Barat tidak memiliki laboratorium yang bisa mengecek lebih lanjut mengenai virus corona ini. Hal ini membuat pemerintah bergantung pada Rapid Test, dikarenakan banyaknya keterbatasan dan hambatan dalam melakukan tes kepada pasien yang terpapar COVID-19, butuh waktu 2-3 minggu untuk mengetahui hasil tes SWAB yang harus dikirim ke kota besar seperti Jakarta dan Makassar, tentu saja ini sangat mempersulit pemerintah daerah, apalagi Teluk Bintuni yang masuk ke pelosok pedalaman, transportasi juga kini menjadi masalah dalam pengiriman sampel.
Jika masyarakat tetap keras kepala dan menganggap santai virus ini maka akan menjadi tugas berat bagi pemerintah Papua Barat, jika pasien membludak tentu saja pemerintah dan rumah sakit akan kewalahan, dengan melihat letak geografis Papua Barat yang curam tentu saja akan mempersulit pemerintah dan tenaga medis.
Lantas apa yang harus dilakukan pemerintah Teluk Bintuni?
Sederhananya, yang dapat dilakukan oleh pemerintah ialah mengambil sikap tegas terhadap pelaksanaan protokol kesehatan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya mereka yang jauh dari perkotaan. Menerapkan hidup sehat dengan sesering mungkin mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktifitas, serta selalu menggunakan masker ketika beraktifitas di luar rumah.
Selain itu perlu kesadaran yang besar dari masyarakat untuk membantu upaya pemerintah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan arahan pemerintah untuk diam di rumah jika tidak ada keperluan mendesak, jika terpaksa harus keluar rumah maka yang harus diperhatikan ialah menggunakan masker dan jaga jarak, jangan berkumpul di keramaian.
Pemerintah membantu memenuhi hak-hak rakyat dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang sekiranya dapat membantu rakyat, disatu sisi perlu adanya kesadaran dan keterlibatan masyarakat untuk saling bahu-membahu melawan musuh yang tidak dapat terlihat wujudnya ini dengan cara selalu mematuhi protokol kesehatan dan patuh pada arahan pemerintah.
Stay safe! Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat beraktifitas seperti biasa.
*) Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia
