Bintuni (KADATE) – Status Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Teluk Bintuni di Provinsi Papua Barat yang dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, kembali dipertanyakan oleh Koalisi Pemuda Denominasi Gereja dan Masyarakat 7 Suku dan Papua lainya.
Dalam aksi “longmarch” ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Teluk Bintuni pada hari Rabu 31 Agustus 2022, koalisi pemuda dan masyarakat 7 suku itu meminta DPRD ikut mengawal kekosongan jabatan tinggi pratama (Sekretaris Daerah) tersebut.
Pasalnya, sejak tahapan seleksi Sekretaris Daerah Teluk Bintuni dilakukan (Mei 2020-Desember 2020), namun hingga saat ini belum ada kejelasan sosok pejabat definitif Sekda Teluk Bintuni.
Dalam penyampaian aspirasi dihadapan Anggota DPRD Teluk Bintuni, penanggung jawab aksi, Nomensen Mirino, mendesak DPRD setempat segera memanggil pihak terkait untuk membahas kekosongan jabatan dimaksud.
“DPRD harus panggil pihak terkait (pansel dan pemerintah) membahas masalah ini, kenapa dari tahun 2020 sampai sekarang Sekda definitif belum dilantik padahal semua tahapan seleksi sudah dilakukan,” ujar Nomensen Mirino.
Sementara itu, intelektual muda 7 suku lainya, Fransisco Yassie, juga menyampaikan hal serupa. Secara khusus, ia menyoroti belum dilantiknya Sekda Definitif kabupaten Teluk Bintuni.
Terjadinya kekosongan jabatan Sekda Definitif, menurut Fransisco Yassie telah dirasakan dampaknya oleh seluruh elemen masyarakat Teluk Bintuni.
Selama kurang lebih 2 tahun, Pemerintah daerah Teluk Bintuni ini, belum dilantik pejabat Sekda devinitif itu, secara langsung dia menilai ikut mempengaruhi proses pemerintahan terkait anggaran, administrasi dan tata kelola pemerintahan yang tidak berjalan maksimal.
“Jabatan ini adalah jabatan strategis yang berkaitan erat dengan pengambilan kebijakan soal anggaran, administrasi umum, dan tata kelola pemerintahan,” ungkap Fransisco.
“Kalau hanya di isi oleh Plt, kami menduga praktek monopoli kebijakan dan kekeliruan bisa saja terjadi di tubuh pemerintah kabupaten Teluk Bintuni dan menciderai nilai-nilai good government,” ungkapnya lagi.
Massa aksi longmarch, diterima langsung oleh beberapa anggota DPRD Teluk Bintuni antara lain, Andarias Nauri (NasDem), Ayor Kosepa (Golkar), Sujono (Perindo) dan Malton Paramma (PAN).
Menanggapi penyampaian massa aksi, Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan Andrias Nauri menjamin hal ini akan segera ditindak lanjuti oleh DPRD Teluk Bintuni sesuai mekanisme kelembagaan.
Ia meminta massa aksi tetap bersabar, mengingat saat ini semua unsur pimpinan sedang melaksanakan tugas diluar kota.
Untuk diketahui bahwa Sekda Kabupaten Teluk Bintuni saat ini dijabat oleh Frans N. Awak dengan status Plt. Dia ditunjuk sebagai Plt pada Mei 2020 lalu. Tidak lama kemudian, digelar lelang terbuka jabatan Sekda. Tahapan berlangsung hingga Desember 2020. Namun sampai saat ini, hasil seleksi itu belum diumumkan.
Lima pejabat tinggi dilaporkan ikut dalam seleksi itu. Mereka adalah Frans Nicolas Awak (Asisten I Setda), Ida Bagus Putu Suratna (Asisten II Setda) , Izaac Loukon (Asisten III), Alimudin Baedu (Kepala Badan Pengembangan dan Penelitian Pembangunan Daerah Teluk Bintuni) dan Jacomina Jane Magdalena Fimbay (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Teluk Bintuni). Dari ke-5 nama itu, dokumen 4 (empat) calon diantaranya dinyatakan lengkap. (*/dmd)
