Pemda Teluk Bintuni Setujui Rp. 81 Milyar Lebih Dana Hibah Pilkada 2020

Pemda Teluk Bintuni Setujui Rp. 81 Milyar Lebih Dana Hibah Pilkada 2020

Oktober 7, 2019 0 By admin

Ketua KPU terima dokumen kesepakatan dana hibah Pilkada 2020 dari Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw

Ketua Bawaslu Kornelis Trorba terima dokumen kesepakatan dana hibah Pilkada 2020 dari Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw

 

BINTUNI | kadatebintuni.com ~ Pemerintah daerah kabupaten Teluk Bintuni ketika menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Teluk Bintuni menyepakati dana hibah untuk KPU sebesar Rp. 56 milyar lebih dan Bawaslu Rp. 25 milyar lebih. Jadi total dana hibah Pemda untuk Pilkada Teluk Bintuni Rp. 81 Milyar lebih.

Ketua KPUD Teluk Bintuni, Herry Arius Salamahu membenarkan NPHD untuk Teluk Bintuni telah disepakati dan ditandatangani antara KPU, Pemkab dan Bawaslu di aula kantor Bupati, Senin, 7 Oktober 2019.

“Sesuai awal pengajuan KPU yakni, 60 miliar 900 juta lebih. Namun setelah dilakukan normalisasi, maka diturunkan menjadi RP 56 miliar lebih.

Tadi saat pertemuan tahap kedua dengan pemerintah daerah, maka nilainya berubah menjadi 56 miliar dan sudah ditandatangani,” ujar Ketua KPU Herry Salamahu, Senin (7/10).

Dengan dilakukan penandatangan itu, maka tahapan berikutnya akan diteruskan ke KPU Provinsi sampai ke KPU RI. “Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah yang sudah menyetujui permintaan ini dengan nilai yang begitu besar, sehingga KPU siap melaksanakan pilkada 2020,” ungkap Harry.

Untuk tahap pertama anggaran yang sudah dicairkan sebesar Rp 2 miliar pada bulan Oktober 2019. Dan sisahnya akan diterima bulan Januari dan Februari 2020.

Tahapan pilkada sudah dimulai dari bulan Oktober ini, seperti verifikasi dokumen dokumen, data dan administrasi administrasi lain yang harus disiapkan sampai bulan Januari 2020.

Dia berharap pemda Teluk Bintuni dapat konsisten kedepan dengan pencairan dana pilkada untuk tahapan-tahapan berikutnya. “Karena dari Rp. 56 miliar lebih tersebut, dicairkan dalam tiga tahap. Untuk itu sekali lagi kami berharap tidak terlambat dan disesuaikan dengan NPHD yang sudah ditandatangani bersama sehingga KPU tidak terkendalah terkait dana,” tandasnya. [Azrul/Daniel]

(Visited 496 times, 1 visits today)