Bintuni, kadatebintuni.com ~ Kedepan pendidikan dan pelatihan (Diklat) di provinsi Papua Barat akan menjadi Diklat satu pintu dengan standar akreditasi dan juga sertifikat yang hanya ditandatangani oleh Gubernur dan Kepala Badan Diklat Provinsi Papua Barat.
Badan Diklat diharapkan membangun koordinasi dengan lembaga kediklatan-kediklatan aparatur sipil negara di tingkat pusat maupun dengan semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di daerah terutama terkait Diklat teknis dan fungsional. Demikian disampaikan Asisten I SETDA Papua Barat, Drs. Musa Kamodi di Bintuni, Kamis (5/5).
Dikatakan, dalam sisi pembinaan aparatur di Provinsi Papua Barat harus ada kerja sama yang harmonis antara Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Diklat.
Badan Diklat yang ada di kabupaten/kota diharapkan selalu membangun hubungan kerja sama secara sinergi dengan Badan Diklat provinsi Papua Barat dalam melaksananakan berbagai peningkatan kediklatan maupun menyusun berbagai tugas dalam tahun berjalan.
Salah satu bentuk kegiatan dalam rangka mewujudkan program tersebut adalah pelaksanaan rapat koordinasi teknis program Diklat bagi pejabat Badan Kepegeawaian Daerah dan kediklatan kabupaten/kota se proviosi Papua Barat Tahun 2018.
Kamodi juga mengatakan bahwa dengan terlaksananya rapat koordinasi teknis di bidang kediklatan semacam ini diharapkan dapat melahirkan komitmen baru yang mampu memberikan sumbangan positif untuk peningkatan pembangunan sumber daya manusia bidang apratur yang berkualitas dan profesional sebagai pelayan publik di provinsi Papua Barat. [Daniel MD]
