Senin 6 Agustus 2018, pukul 15.30 – 17.30, berlangsung pertemuan antara Pimpinan Forum Masyarakat Papua Peduli Freeport (FMPPF) dengan pimpinan dan anggota MRP Papua Barat di ruang pertemuan Kantor MRP Papua Barat.
Rapat yang dipimpin Ketua dan Wakil Ketua MRP dan dihadiri 42 anggota MRP PB itu mendengarkan penjelasan dari Koordinator Lapangan Demo tanggal 9 Agustus 2018 di Manokwari Bapak Christian Yan Warinussy (Direktur LP3BH Manokwari) dan Penanggungjawab umum demo Samuel Tabuni.
Chriss Warinussy menyampaikan bahwa FMPPF akan melakukan demo pada 9 Agustus 2018, bertepatan dengan hari masyarakat pribumi internasional. Aksi ini akan diikuti ribuan massa dan mengambil tema utama divestasi Freeport sebagai suatu proses yang tidak melibatkan rakyat Papua. Surat pemberitahuan kepada Polda Papua Barat dengan tembusan kepada Ketua DPR PB dan Ketua MRP PB sudah diajukan.
Pada kesempatan berikutnya, Samuel Tabuni selaku Penanggungjawab Demo Akbar menyampaikan bahwa aksi demo tanggal 9 Agustus 2018 adalah tindakan anak-anak muda untuk membunyikan lonceng tanda bahaya bagi masa depan generasi mendatang. “Kami akan membunyikan lonceng tanda bahaya pada tanggal 9 Agustus 2018. Masa depan kami dan generasi sesudah kami sedang terancam bahaya karena pengerukan kekayaan alam secara besar-besaran di atas tanah kami tanpa memberikan kontribusi berarti bagi kesejahteraan kami!”
Menurut Tabuni, jumlah orang Papua hanya sekitar 4 juta. Dan kekayaannya memberi makan 260 juta penduduk Indonesia dan jutaan penduduk dari negara lain. Namun 4 juta penduduk asli ini masih tetap miskin. Freeport saja atau BP Tangguh saja seharusnya sudah cukup untuk membuat makmur orang Papua. Tapi kenapa selama puluhan tahun umur Freeport di tanah ini dan selama beberapa tahun umur BP kita tetap saja miskin?
Salah satu masalah menurut Tabuni adalah karena kesadaran kita orang Papua dipotong-potong menjadi penggalan kecil-kecil kemudian dimasukkan dalam satu kuali dan digoreng selama bertahun-tahun. Kita dibuat tidak berdaya dan kita sendiri membiarkan diri kita tidak berdaya dalam situasi ini.
Kita dibagi dalam dua provinsi, dibuat dua MRP, dua DPR dibuat berbagai aturan sehingga kekayaan Freeport hanya untuk Papua dan lebih kecil lagi hanya untuk 7 Suku. Begitu juga di Papua Barat, semua aturan dibuat untuk kita terpecah-pecah. Kekayaan BP hanya untuk daerah Penghasil di Papua Barat.
Dan selama ini kita ikut-ikut saja. Tanpa sadar kita dukung mereka. Kalau ini dibiarkan terus maka kekayaan sumber daya alam kita akan dikeruk sampai habis tanpa memberikan manfaat bagi kita. Dan bagi anak cucu kita. Kita dan anak cucu kita dalam bahaya.
Masih banyak investasi yang siap masuk mengambil kekayaan kita tanpa memberi manfaat untuk masyarakat pemilik ulayat. Salah satu contoh yang saat ini sedang terjadi dan mengakibatkan protes keras adalah tambang ilegal di tanah suku Korowai. Mereka ambil emas dan menyebarkan racun dan merusak lingkungan tetapi tidak membantu mengatasi masalah kesehatan, gizi, pendidikan dan kesejahteraan suku Korowai.
Karena itu, menurut Tabuni, anak2 muda ini akan bunyikan lonceng pada tanggal 9 Agustus sebagai “Alarm Peringatan” akan bahaya bagi masa depan masyarakat Asli Papua di atas tanah leluhurnys. Kita, semua orang Papua, harus sadar dan harus bersatu untuk melindungi masa depan kita.
Dalam rangka membangun kesadaran itu maka akan dilakukan demo akbar di Jayapura, Manokwari dan Jakarta untuk mendesak pemerintah dan investor untuk menghormati hak sebagai masyarakat pribumi dalam membuat keputusan strategis menyangkut masa depan kami. Kami akan mendesak pimpinan dan anggota DPR Papua, DPR Papua Barat, MRP Papua, dan MRP Papua Barat melakukan konsolidasi menyatukan langkah untuk dan mengambil semua langkah segera dalam rangka evaluasi, koreksi dan negosiasi terkait operasi perusahaan-perusahaan multinasional terutama Freeport di Provinsi Papua dan BP di Provinsi Papua Barat. Mereka harus bisa mensejahterakan rakyat Papua sebagai satu kesatuan. Kami mendorong seluruh rakyat Papua, terutama masyarakat adat, untuk bersatu.
Kami memiliki Plan A, Plan B, Plan C dan banyak rencana aksi yang akan kami lakukan untuk mengembalik hak kami. Kami seharusnya kaya karena tanah kami memiliki kekayaan. Kami lah pemiliknya.”
Pidato Samuel Tabuni disambut antusias oleh pimpinan dan anggota MRP PB. Pimpinan dan anggota MRP mendukung rencana aksi yang akan dilakukan pada 9 Agustus 2018 di halaman Kantor MRP kemudian berjalan menuju Kantor DPR PB untuk menyampaikan aspirasi kepada pimpinan DPR PB. Pimpinan dan Anggota MRP PB sepakat untuk bertemu sejawat mereka di MRP Papua untuk mendiskusikan konsern yang disampaikan Tabuni dan merumuskan rencana tindak lanjut bersama.
Pada rapat terpisah di Kantor LP3BH Manokwari sesudah pertemuan dengan MRP, Koordinator Lapangan demo di Manokwari menyampaikan bahwa rencana aksi ini mendapat dukungan dari berbagai komponen masyarakat adat dan pemuda.
Manokwari 7 Agustus 2018
Yosef Rumaseb
