Manokwari (KADATE) – DPR Papua Barat melaksanakan sidang pembahasan peraturan daerah Provinsi Papua Barat tahun 2022 bersama Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat terkait kebijakan Pendidikan di Manokwari, Senin (11/07/2022).
Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi I DPR Papua Barat Abdullah Gazam bicara soal mahalnya biaya pendidikan yang salam ini dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil.
“Tadi bicara soal bangunan yang bagus, kesejahteraan guru diperhatikan, soal mau pindah bertahan di provinsi atau kembali ke kabupaten kota itu semua baik. Tapi satu hal yang mungkin luput dari perhatian kita bahwa bicara soal itu semua, kembali kepada kita memperhatikan kondisi masyarakat kita di bawah yang notabene anak-anak mereka itulah yang dititipkan di sekolah,” ungkap Gazam sapaan akrab Abdullah Gazam.
Gazam dalam kesempatan bicaranya mempertanyakan biaya pendidikan gratis atau bebas biaya karena disubsidi bagi anak-anak sekolah yang hingga 20 tahun belum juga diwujudkan.
“Saya hanya ingin mengajukan satu pertanyaan saja, apakah dalam rancangan ini memuat biaya pendidikan gratis bagi anak-anak sekolah”, tanya gazam dalam sidang tersebut.
Gazam juga meminta untuk sidang dipending atau ditunda jika tidak membahas biaya pendidikan gratis untuk masyarakat yang dianggap sudah susah dengan biaya pendidikan yang mahal.
“Kalau sekiranya belum diakomodir biaya pendidikan gratis, saya minta rapat hari ini dipending atau ditunda, tolong kasih masuk itu dulu baru kita bicara. Percuma kita bahas kalau tidak memperhatikan poin itu”, papar Ketua DPW PKB Papua Barat itu.
Ditambahkannya, “fakta membuktikan hari ini ada berapa banyak orang tua yang tidak bisa mensekolahkan anaknya karena biaya pendidikan yang mahal,” tutur Abdullah Gazam yang juga menjabat Ketua Komisi I DPR Papua Barat. (Azrul)
