FMPKTB : Pemda Bintuni perlu terbuka pada publik, jika tata kelola anggaran OPD “lemah”

Jakarta (KADATE) – Pemerintah daerah kabupaten Teluk Bintuni perlu lebih terbuka dan transparan kepada masyarakat atau publik terkait situasi ekonomi Bintuni yang tidak stabil apabila ternyata kesalahannya terletak pada tata kelola anggaran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang lemah, ketimbang mengkambing hitamkan pihak lain.

Hal tersebut diutarakan Ketua Forum Mahasiswa Peduli Kabupaten Teluk Bintuni (FMPKTB) Fransisco Yassie kepada kadatebintuni.com via whatsapp usai tatap muka bersama Ditjen Otda, Kemenkeu dan Biro Pemerintahan Papua Barat, Kamis (27/9).

Dalam pertemuan yang digelar di Gedung F Kemendagri, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta, Yassie mengungkapkan bahwa berdasarkan data Kemenkeu RI yang dipaparkan, hingga bulan September, realisasi anggaran transfer pemerintah pusat ke daerah, (kabupaten Teluk Bintuni) telah mencapai 68,3%.

“Berdasarkan pemaparan dari Kemenkeu, per September ini, transfer pusat ke daerah berupa Dana Desa, Insentif Daerah, DAU, DAK, DBH, total sudah mencapai 68,3%. Bahkan khusus Dana Desa dan Dana Insentif Daerah itu pusat sudah kucurkan 100%,” ungkap Yassie.

Dirinya mengakui bahwa penjelasan perwakilan dari Kemenkeu itu merupakan fakta berdasarkan data, dan jika ada keterlambatan dalam mekanisme penyaluran anggaran di daerah, hal tersebut patut dipertanyakan.

“Menteri Keuangan tidak pernah menahan transfer pusat, kecuali laporan daerah lambat. Jadi jika ada keterlambatan kita wajib pertanyakan hal itu. Pemerintah daerah perlu terbuka dan mengakui kesalahan jika memang ternyata salah. Jangan selalu mempermasalahkan pusat karena keterlambatan transfer,” tegasnya.

Yassie menduga bahwa masalah instabilitas perekonomian Bintuni yang hari ini terjadi lebih disebabkan karena lemahnya kemampuan Kepala Daerah memanage pemerintahan. Bahkan isu ‘Kas Kosong’ telah menjadi bola panas di publik.

“Kalau komunikasi, kerja sama dan koordinasinya baik, saya kira masalah yang kita hadapi ini akan ada titik temu,” ujar pria asli Teluk Bintuni ini.

Selaku Ketua koordinator Forum Mahasiswa Teluk Peduli Kabupaten, Fransisco Yassie bersama mahasiswa lainnya akan tetap konsisten dengan cara-cara dialogis yang konstruktif, dan intelektualitas guna menyelesaikan persoalan di Teluk Bintuni.

“Kami semua mahasiswa yang tergabung dalam FMPKTB akan terus mengedepankan diskusi dalam penyelesaian masalah diteluk. Kalau cara-cara di atas dihiraukan, kami akan lebih keras mengkritik pemerintahan sah yang di pimpin Bupati Petrus-Matret,” tutup Yassie. [Mondo]